Post Page Advertisement [Top]

Diperlakukan Tak Adil, Tahanan KPK Kembali Layangkan Surat Keberatan

Diperlakukan Tak Adil, Tahanan KPK Kembali Layangkan Surat Keberatan

Figur Nasional – Sejumlah tahanan KPK kembali melayangkan surat keberatan atas Peraturan Pimpinan KPK Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengawalan dan Pengamanan Tahanan KPK. Peraturan ini dinilai bertentangan dengan UU No12/ 1995 tentang Pemasyarakatan yang sudah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

“Pimpinan KPK tidak memilik hak, wewenang dan mandat membuat peraturan tentang tahanan karena berdasarkan Undang-undang no 12 tahun 1995 kewenangan pembuatan aturan tahan hanya diberikan kepada Menteri Hukum dan HAM,” tulis para tahanan dalam surat yang beredar di kalangan wartawan, Jumat, 5 Juli 2019.

Para tahanan menandatangani surat keberatan kepada KPK.

(Para tahanan menulis surat keberatan kepada KPK dan sejumlah instansi lainnya. Foto: Istimewa)

Menurut tahanan KPK, Peraturan Pimpinan KPK No 3/2019 tidak mengindahkan sejumlah prinsip-prinsip yang terkandung dalam PP No 58 tahun 1999, khususnya perlindungan hak asasi, asas praduga tidak bersalah dan asas pengayoman. Di antara yang diprotes karena melanggar prinsip itu adalah pemborgolan saat pemeriksaan dan pengobatan di rumah sakit.

“Perlu kami tegaskan bahwa status kami adalah tahanan KPK yang sedang dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan,” tulis para tahanan lagi.

Surat protes tersebut ditembuskan kepada sejumlah pihak, di antaranya Pimpinan/Komisioner KPK, Kepala Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih, Menteri Hukum dan HAM, Ketua Komisi Nasional HAM, Ketua Komisi Ombudsman Nasional hingga Pimpinan Komisi III DPR tersebut. Mereka kompak menyebut bahwa keberadaan Peraturan Pimpinan KPK Nomor 3 Tahun 2019 telah menyalahi aturan.

Para tahanan menandatangani surat keberatan kepada KPK.

(Sejumlah tahanan yang menandatangani surat keberatan kepada KPK dan instansi lainnya. Foto: Istimewa)

Peraturan Pimpinan KPK itu juga mewajibkan tahanan yang akan berobat ke rumah sakit harus diborgol dan mengenakan rompi tahanan KPK. Bahkan, KPK hanya memperbolehkan borgol dibuka di depan dokter yang akan memeriksa.

Hal itulah yang dinilai para tahanan telah mengusik kehidupan mereka. Aturan tersebut dipercaya bertentangan dengan PP Nomor 58 Tahun 1999.

Lebih lanjut dalam pembelaannya, para tahanan KPK juga menyebut bahwa mereka masih berstatus tahanan KPK yang sedang dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan dan bukan narapidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Untuk itu mereka meminta agar Pimpinan KPK bisa memperlakukan mereka sesuai UU No. 12 Tahun 1995 serta peraturan turunan yang berlaku.

Para tahanan menandatangani surat keberatan kepada KPK.

(Lebih dari 20 orang tahanan KPK menandatangani surat keberatan. Foto: Istimewa)

“Termasuk kegiatan kami berobat ke rumah sakit adalah hak kami yang dijamin oleh undang-undang. Kami sangat keberatan dengan aturan KPK yang melakukan pemborgolan dan meminta kami mengenakan baju/rompi tahanan karena tindakan seperti ini bertentangan dengan hak asasi manusia dan bertentangan dengan asas praduga tak bersalah,” tulis mereka pada surat tersebut.

Sekedar diketahui, surat itu ditandatangani lebih dari 20 orang tahanan KPK. Mereka antara lain Irwandi Yusuf, M. Romahurmuziy, Markus Nari, dan lain-lain.


Artikel yang berjudul “Diperlakukan Tak Adil, Tahanan KPK Kembali Layangkan Surat Keberatan” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

No comments:

Post a Comment

Bottom Ad [Post Page]